Seminar Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
WR I UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd memberikan cinderamata kepada narasumber
Isu dekandensi moral dalam tataran kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara telah menyita perhatian semua komponen bangsa Indonesia. Mereka prihatin terhadap melemahnya nilai-nilai luhurnya, padahal karakter suatu bangsa merupakan identitas yang melekat dalam jati diri bangsa ini. Peranan pendidikan diharapkan mampu memecahkan fenomena ini, dan menumbuhkan rasa kebangsaan.
Melihat latar belakang tersebut, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang menggelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI). Kegiatan dilangsungkan di Aula Utama Gedung A3 lantai 2 UM, pada Rabu s.d Kamis (28-29/10/2015).
Wakil Rektor I UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila selama ini kita sudah mempelajari Pancasila tapi tidak mengamalkannya, berarti Pancasila hanya sebagai wacana saja. Padahal yang terpenting adalah nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai pandangan hidup yang harus diterjemahankan dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya berharap hasil seminar ini tidak hanya berhenti pada ruangan ini. Tetapi dapat rekomendasikan kepada Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maupun KPK sebagai upaya memperkaya wawasan tentang paradigma pendidikan karakter bangsa dalam konteks masyarakat Indonesia”, harapnya
Materi yang disajikan oleh para narasumber yaitu Pencegahan Korupsi dengan Membangun Karakter Bangsa yang disampaikan oleh KPK, Strategi Pembangunan Pendidikan Kesadaran Hukum oleh Prof. Dr. Suko Wiyono, Paradigma Baru Pendidikan Karakter Bangsa oleh Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA, dan Nilai-nilai Esensial dalam Pendidikan Karakter Bangsa oleh Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Selama ini pengembangan karakter luhur dan wawasan kebangsaan diwadahi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Aplikasinya disampaikan melalui pelajaran adaptif di sekolah. Hal kontradiktif yang masih terjadi adalah siswa masih mengalami pembelajaran PPKn yang tidak selaras dengan kondisi riil yang terjadi di luar kelas. Hal ini menjadikan persepsi bahwa apa yang telah disampaikan oleh seorang guru menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu hasil seminar dan rapat kerja selama tiga hari ini diharapkan dapat mengemas gagasan dan paradigma baru dalam pendidikan, serta mengontruksi strategi pengembangan pendidikan di Indonesia. (Har)